Sejarah Pedesaan

Nama : Rima Riski Nur Laila

NIM : 180110301008

Alamat Blog : rimariski.blogspot.com

 

SEJARAH PEDESAAN

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu “syajara” yang memiliki arti “terjadi” atau “syajarah” yang berarti pohon. Dalam arti luas sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa di masa lalu dan merupakan ilmu yang menyelidiki kejadian yang realita serta cerita tentang perubahan. Sejarah Pedesaan memiliki artian yang cukup luas, khusus meneliti tentang pedesaan baik meliputi, masyarakat, petani maupun ekonomi pertaniannya. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat kecil yang memiliki satu pimpinan yang dijadikan sebagai panutan. Secara etimologi, Desa berasal dari bahasa sanskerta, deshi yang berarti tanah air, tanah asal atau sebagai tanah kelahiran. Perlu diketahui bahwa adanya kerajaan berasal dari adanya sebuah desa. Adapun definisi desa menurut beberapa ahli:

1.      C.S.T Kansil, mendefinisikan bahwa desa merupakan ketatanegaraan, tata pemerintahan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki organisasi dengan pemerintahan terendahnya adalah camat serta telah memiliki hak menyelenggarakan hak rumah tangga.

2.      Paul H. Landis, mengatakan bahwa desa merupakan jumblah peduduk yang kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri saling kenal antara ribuan jiwa, memiliki pertalian yang sama terhadap kesukaan yang sama, ekonominya agraris, memiliki sikap yang homogen serta memiliki kontrak sosial yang ketat.

3.      Menurut Bintarto Desa adalah kesatuan geografik, sosial, ekonomi, politik dengan satuan budaya.

Desa atau pedesaan sebagai bidang penelitian dapat dimasukkan dalam satuan tertentu yaitu; ekosistem,geografis, dan budaya.  Satuan  ekosistem  merupakan  hasil  perpaduan  antara aktivitas manusia keadaan biologis dan prooses fisik. Dalam deretan satuan ekosistem  dapat ditambahkan ekosistem sagu di Indonesia timur dan ekosistem tegalan di Madura. Dalam satuan geografis ada berbagai macam hubungan antar pedesaan. Di dalam satuan budaya pada hubungan dengan persoalan adat, satuan penelitian pedesaan berupa daerah hukum adat atau suatu cultural area dan setiap daerah hukum adat mempunyai sistem sosio-ekonomis dan budaya yang tersendiri. Dengan adanya penelitian struktur dan evolusi sosial ekonomi, dan kultur pedesaan di Indonesia dapat memperkaya khasanah sejarah.

Sejarah pedesaan merupakan sejarah yang berkaitan dengan bidang garapn desa, masyarakat petani dan ekonomi pertanian. Sejarah disebut ilmu perubahan yang dapat menggolongkan berbagai masalah ke dalam berbagai kelompok yakni; bangunan fisik, satuan sosial, lembaga sosial, hubungan sosial, dan gejala psiko kultural. Sejarah pedesaan dapat berupa monografi tentang satuan penelitian. Pembukaan perkebunan di daerah kejawen pada pertengahan kedua abad ke- 19 dapat dijadikan contoh sebagai bahan kajian sejarah pedesaan. Suatu desa dapat mengalami reorganisasi jika desa yang terpencar dapat menjadi desa yang memusat. Pada satuan sosial lingkungan desa petani sangat kaya dengan permasalahan sejarah, dimana kesatuan desa, keluarga, kelas sosial, kelompok agama dan budaya serta kelompok etnis merupakan bagian dari permasalahan sejarah.

Sejarah pedesaan yang merupakan sebagai kajian tentang desa dapat pula membicarakan lembaga keagamaan dalam desa. Masuknya ekonomi uang desa, menjadikan sistem sambatan tergantikan dengan hubungan kerja upah dan membentuk hubungan solidaritas golongan kelas menengah baru. Selanjutnya, adanya pabrik yang berdiri di tengah pedesaan akan mengubah perekonomian desa. Perubahan ekonomi desa dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pola budaya desa. Hubungan sosial di pedesaan juga memiliki tema penelitian  yaitu; masalah stratifikasi, integrasi, konflik, mobilitas sosial, migrasi dan hubungan desa-kota. Stratifikasi sosial sendiri merupakan gejala yang penting di dalam masyarakat.

 

SEJARAH EKONOMI PEDESAAN

Sejarah Ekonomi Indonesia memungkinkan dapat memberikan terbukanya studi sejarah mikro, sebab banyaknya variasi kedaerahan yang    muncul akibat adanya perbedaan ekologi, struktur sosial, pengaruh dari luar dan budaya setempat.  Sejarah ekonomi memepelajari beberapa faktor yang dapat menentukan jalannya perkembangan ekonomi sehingga dapat menghasilkan sumbangan yang sewajarnya pada penetapan kebijakan perencanaan ekonomi. Sumbangan sejarah ekonomi tidak lebih sebagai pemikiran kolektif ilmu sosial secara keseluruhan. Sejarah ekonomi merupakan daerah yang relatf asing bagi sejarawan Indonesia. Sejarah ekonomi yang secara formal berdiri sendiri ingin mencari makna tersendiri dalam mempelajari corak dan penjumlahan dari hubungan manusia yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini sejarah ekonomi telah melepaskan diri dari ekonomi politik yang terus berkembang dan mencapai puncaknya dalam studi yang semakin canggih, dengan penggunaan quatitalis maju dalam gerakan New Economic History. Sejarah ekonomi mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja yang harus spesifik dari satuan yang konkrit dan khusus. sejarah ekonomi pedesaan memiliki batasan-batasan tertentu yang harus diletakkan dalam lingkungan ekonomi pedesaan ataupun ekonomi petani.

Menurut  Daniel  Thorner,  ekonomi  petani  sebagai  sebuah  kategori  dalam  sejarah  ekonomi memiliki ciri-ciri yaitu :

1.                  Dalam bidang produksi, masyarakat terlibat dalam agraria

2.                  Penduduknya harus lebih dari separuh yang terlibat dalam pertanian

3.                  Ada satuan negara dan lapisan penguasanya

4.                  Ada pemisahan antara desa dengan kota

5.                  Satuan produksinya adalah keluarga rumah tangga petani

Ekonomi petani dan ekonomi kapitalis memiliki perbedaan yaitu, ekonomi kapitalis berdasarkan pada modal sedangkan ekonomi petani berdasarkan pada kerja. Pendekatan ekonomi petani yang melalui kalkulasi untung rugi secara kapitalis tidak mampu menjelaskan ekonomi pertani karena tidak adanya kerja upahan, sebab semua kerja adalalah kerja keluarga yang tidak mengenal bayaran. Dalam sejarah satuan waktu merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama dalam sejarah ekonomi selalu mementingkan tentang pertumbuhsn ekonomi, dan tahapan perkembangan yang selalu menjadi perhatian utama. Untuk penelitian sejarah, pendekatan terhadap tahapan ekonomi tidak harus menggunakan ukuran ekonomi. Rustow mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi menggunakan ukuran produktivitas sebagai kriteria tahapan, yang hanya berlaku bagi masyarakat industrial dan sedikit relevansi dengsn sistem ekonomi pedesaan.

Adapun faktor- faktor  ekonomi pedesaan antara lain; tanah, kerja kapital, upah harga dan sewa. faktor tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda dalam berbagai tipe ekonomi. Pada masyarakat primitif dan petani mengenai konsep scracity, dalam masyarakat ekonomi pasar tidak dikenal. Sektor ekonomi pedesaan tentu berhubungan dengan pertanian, perdagangan, dan peternakan serta industri rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah perjalanan lokalitas yang bertahap dan menjadi tema yang menarik. Banyaknya kemungkinan sejarah ekonomi mengingatkan bahwa semua dapat dihubungkan dengan setting sejarah sosial dan menjadi sejarah sosial ekonomi.

Untuk menjamin ketrampilan dalam menulis sejarah ekonomi memerlukan kerangka teori, sebab kerangka teori merupakan unsur terpenting dalam penulisan sejarah ekonomi. Dimana jika kerangka teori tidak digunakan maka penulisan sejarah ekonomi hanya akan menjadi kronologi yang tidak memiliki makna. Konsep dan model teori dapat diambil dari ilmu ekonomi konvensional yang digunakan untuk menganalisa sektor komersial dari organisasi ekonomi petani. Dalam ekonomi, pendekatan kwantitatif menjelaskan bahwa variabel-variabel memiliki hubungan dari satu dengan yang lainnya. Sejarawan harus berambisi ekonometriks guna mempelajari sejarah perilaku ekonomi yang cenderung pada ukuran matematis.

 

Sejarah Ekonomi Pedesaan Dan Petani

Ekonomi primitif mempunyai keterbatasan yang bersifat ekologis, teknologis dan sosial yang tidak dapat dipahami tanpa adanya keterbatsan tersebut. Pada ekonomi petani terdapat perbedaan ekologi ladang, sawah dan sagu yang tertuang dalam sejarah ekonomi Indonesia hingga menunnjukan bahwa ekologi yang berbeda melahirkan struktur ekonomi yang berbeda pula. Contohnya adalah feodalisme yang merupakan sebuah sistem yang memadukan ekonomi dan sosial. Adanya Antropologi dan Sosiologi ekonomi merupakan usaha untuk menumbuhkan ekonomi   dengan sistem budaya dan sosial.

Teori ekonomi hanya berlaku untuk masyarakat industrial sedangkan masyarakat non pasar dan ahli ekonomi harus melihat secara antropologis. Ekonomi primitif dan petani bukan merupakan soal output ataupun produktivitas yang dapat dikuantifikasikan dalam sejumlah peraturan  dari organisasi sosial dan struktur sosio-ekonomis. Penelitian sejarah ekonomi merupakan sumbangan bagi penelitian ekonomi yang dapat membantu memecahkan masalah pada masa kini. Dengan mengetahui sejarah pertumbuhan ekonomi  di satu masa ahli ekonomi dapat melihat waktu kontemporer sebuah kerangka masa depan yang panjang serta dapat membantu mengeluarkan ahli ekonomi dari pemecahan masalah jangka pendek. Perlu diketahui bahwa gejala ekonomi dan politik merupakan interaksi timbal balik kekuatan yang bersifat ekonomis dan sebagian non ekonomis.

 

 

SOSIOLOGI PEDESAAN

Sosiologi Pedesaan ialah susatu cabang ilmu sosiologi yang secara historis berkembang pada masyarakat pertanian. Sosiologi pedesaan merupakan studi yang mempelajari masyarakat dalam bidang pertanian. Smisth dan Zophf dalam Bahrein (1996) berpendapat bahwa sosiologi pedesaan  adalah sosiologi dari kehidupan pedesaan. Dalam studi ini mempelajari pengetahuan  secara sistematik dengan menggunakan penerapan metode ilmiah dengan tujuan sebagai upaya untuk mempelajari masyarakat pedesaan, struktur, organisasi sosial, sistem dasar masyarakat serta proses perubahan sosial yang terjadi.

Menurut Galeski (1972) Sosiologi pedesaan   sebagai studi yang cenderung bersifat deskriptif dengan alasan bahwa pedesaan merupakan daerah petanian  yang memiliki pola  pertanian, kehidupan keluarga desa, tingkat kehidupan dan perkembangan penduduknya serta struktur sosial yang berhubungan dengan pekerjaan, adat kebiasaan dan lain sebagainya. Sosiologi pedesaan berbeda dengan sosiologi pertanian. Perbedaan itu dapat dilihat dari sosiologi pedesaan sangat menekankan studinya pada masyarakat pedesaan tanpa harus mempersoalkan hubungan dengan usaha tani. Sedangkan sosiologi pertanian cenderung memfokuskan pada masyarakat pertanian.

Dalam masyarakat desa petani merupakan suatu tipe yang selalu  diperdebatkan oleh ahli pedesaan karena di satu sisi ada yang beranggapan bahwa petani adalah semua penduduk yang berada di pedesaan, namun pada sisi yang lain hanya saja terbatas pada mata pencaharian sebagai petani.

Pelapisan sosial pada masyarakat ditentukan oleh sesuatu yang dihargai guna memenuhi kebutuhan pokok, misalnya tanah merupakan sumber kekayaan bagi petani yang menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam  pedesaan  memiliki  sumber  daya  pertanian dan  lingkungan  hidup  sebagai  penyangga kehidupan  dan sebagai perekonomian masyarakat. Subjek dan pelaku utama yang menggerakkan roda perekonomian dan perubahan jangka panjang adalah kuwalitas sumber daya manusia yang ada di wilayah pedesaan.

 

Sumber:

“Kuntowijoyo. 2003.“Metodologi Sejarah”. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.”

“Susilawati,  Nora. 2012. “Sosiologi  Pedesan”.   https://osf.io/67an9/download. diakses pada

27 September 2020 pukul 19.20.

ANALISIS PERBANDINGAN TIGA BUKU II

Perbandingan Tiga Buku 

Buku I

Judul Buku       :        Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia 
Penulis                :        Diyan Isnaeni, S. H., M. Hum
                                      Dr. H. Suratman, S. H., M. Hum
Penerbit             : Intrans Publishing, Malang, Oktober 2018

Isi Buku             :

Buku dengan judul reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia, pada bagian awal buku ini membahas land reform dan agrarian reform. Dalam kasus-kasus reform yang sekedar hanya untuk memberi pengertian perubahan yang digambarkan secara menyeluruh. Land reform memliki tujuan yaitu menciptakan hak atas tanah-tanah diantara para pemilik tanah serta untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Selanjutnya land reform di Indonesia juga mempunyai tujuan untuk mendistribusikan tanah sebagai sumber kehidupan para petani. Menurut Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961 tanah yang akan diredistribusikan adalah tanah yang berkelebihan dan batas maksumum, tanah yang dikuasai secara absebntee, tanah swapraja dan tanah bekas swapraja serta tanah negara lainnya.

Implementasi redistribusi tanah. Adanya bagian-bagian tanah yang sangat kecil oleh sebagian besar rakyat terjadi terutama pada negara yang berkembang serta mempunyai tekanan penduduk yang pada umumnya tinggi kapasitas industrinya untuk menampung kelebihan penduduk desa terbatas. Jacoby membagi cara redistribusi atas tanah dalam tiga tahap yang berbeda-beda yakni pengambilalihan, redistribusi tanah dan penyesaian unit-unit ladang baru. Buku ini juga membahas mengenai pemberian hak atas tanah negara yang diatur dalam dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden no 10 tahu 2006. Selain itu dalam bunyi pasal 2 peraturan presiden no 10 tahn 2006 menetapkan bahwa badan pertanahan nasional mempnyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Tata cara pemberian hak atas tanah negara, tanah yang kewenangan pemberian diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengolahan.

Selanjutnya di dalam buku ini juga berisi tentang pendaftaran tanah yang mememiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas satu bidang  tanah guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam adanya perbuatan hukum mengenai bidang tanah, dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah, dan untuk mentertibkan administrasi pertanahan. Selanjutnya sertifikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti atas kegiatan pendaftaran tanah.

Buku II

Judul Buku :     Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia “The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia” hasil disertasi Univercity of California, Berkeley,2011).

Pengarang         : Noer Fauzi Rachman

Penerjemah       : Achmad Fawaid

Penerbit             : INSISTPress

Cetakan Pertama, Agustus 2017

Isi Buku             :

Dalam buku ini dijelaskan bagaimana perjalanan land reform dari semenjak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Land reform sendiri merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dibekukan selama Orde Baru. Kebijakan pertanahan Indonesia sejak awal kemerdekaan sangatlah berbeda-beda. Dengan menggunakan presfektif yang bersifat historis dan perspektif sinkronis akan memperlihatkan bagaimana kebijakan land reform dirumuskan dan dipraktikan dan bagaimna agrarian bekerja dalam menindaklanjuti lebih jauh dalam proses kebijakan land reform. Buku ini juga menjelaskan warisan politik agrarian colonial diubah dan dilanjutkan, bagaimana kelahiran land reform dalam arena kebijakan resmi pemerintah, juga menyikapi proses-proses kebijakan land reform yang berlangsung di BPN. Selain itu, pada buku juga memaparakan  berbagai ketegangan dan sinergi antara BPN dan gerakan-gerakan Agraria yang di dalamnya juga adanya arena “pertentangan, negoisasi, dan perjuangan kekuasaan” dalam proses kebijakan-kebijakan yang dihasulkan melalui aksi para aktivis agrarian dan pejabat pemerintah.

Kemudian buku ini juga menggambarkan operasi represif yang dimonitori oleh perhutani bersama Polda Jawa Barat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lain pada tahun 2008 untuk melawan SPP dan para petani yang mengokupasi lahan yang dikuasai dan dikelola Perhutani di lima desa di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tanah bukan untuk pembangunan  jargon orde baru. Maka dari itu Reforma Agraria yang pada intinya adalah perubahan struktur dasar kepemilikan ketimpangan tanah dengan melakukan distribusi ulang tanah gna menaikkan pertumbuhan sosial harus berlawanan dengan stabilisasi kapital oleh para pemilik kapital. UUPA 1960 yang dicita-citakan Soekarno akan meggerakan kaum tani sebagai saka Revolusi Perekonomian yang digoyah oleh birokrat-politik-militer sehingga Gus Dur harus mengalami dilema otonomi. Sedangkan Megawati tidak memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan terbentuknya TAP MPR 2001 tentang pembaruan Agraria. Kemudian SBY selalu mencari aman, mengganti Winoto dengan alasan Reformasi Agrarianya.

Buku III

Judul Buku                  : PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA

Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah

Penulis                         : Arie Sukanti Hutagalung, S.H, MLI.

Penerbit                       : CV. RAJAWALI JAKARTA

Tahun Terbit               : 1985

Cetakan                       : Pertama

Jumlah Halaman        : 107

Isi Buku                        :

Buku ini menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam melakukan perubahan struktur yang secara institusional mengatur hubungan manusia dengan tanah yaitu land reform. Land reform secara sempit dan tradisional yaitu sebagai alat untuk mengadakan penyediaan tanah bagi para penggarap, yang biasanya dikenal sebagai redistribusi tanah atau dianggap sebagai “land reform in practice”. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 56/PRP/1960 tentang “Penetapan Luas Tanah Pertanian” yang antara lain menentukan batas maksimum dan minimum luas tanah pertanian yang dapat dikuasai oleh seseorang. Pemerintah juga berusaha untuk menyediakan tanah bagi para petani seluas batas minimum yang layak bagi petani tersebut untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Ketentuan redistribusi tanah ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1964.

Tujuan program redistribusi tanah sebaiknya ditentukan terlebih dahulu dengan memberi penilaian tentang kondisi pertanian secara umum. Pada program tersebut, tanah pribadi yang melebihi luas maksimum diambil alih oleh Pemerintah dengan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya. Program reditribusi tanah hampir tidak dapat memecahkan masalah kebutuhan tanah di Indonesia secara keseluruhan sehingga menjadikan tidak efektifnya pelaksanaan. Buku ini juga memuat banyak data-data yanga berhubungan dengan program redistribusi tanah disetiap daerah yang ada di Indonesia serta menjelaskan tentang sejarah dari perkembangan sistem penguasaan dan pemilikan

Kesimpulan : Buku I, II dan III sama-sama menjelaskan tentang agraria yaitu Land reform  dimana  Land reform memliki tujuan yaitu  guna menciptakan hak atas tanah-tanah diantara para pemilik tanah serta untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Akan tetapi Buku I dan Buku III menjelaskan mengenai program redistribusi tanah di Indonesia, dimana menurut Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961 tanah yang akan diredistribusikan adalah tanah yang berkelebihan dan batas maksumum, tanah yang dikuasai secara absebntee, tanah swapraja dan tanah bekas swapraja serta tanah negara lainnya sedagkan Buku I dan Buku II lebih ke dalam pembahasan Lend Reform dimana dalam Buku  II lebih dijelaskan bagaimana perjalanan Land Reform dari semenjak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.

Analisis Perbandingan Tiga Buku

Perbandingan Tiga Buku

1.      BUKU I

A.    Identitas Buku I

Judul Buku      : DUA ABAD PENGUASAAN TANAH, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa

Penulis             : S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi

Penerbit           : Yayasan Obor Indonesia

Tahun Terbit    : 2008

Cetakan           : Edisi Revisi

Jumlah Halaman : 540 halaman

B.     Isi Buku

Buku I membahas mengenai pertanahan di daerah Jawa khususnya tanah pertanian. Tanah memiliki  makna yang penting jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara ekonomi tanah adalah faktor produksi. Sedangkan jika dari sudut pandang demografi perbandingan manusia dan luas tanah menjadi hal yag penting. Sudut pandang politik memandang tanah dari aspek kekuasaan untuk mengorganisasikan peraturan supaya ditaati dan dijadikan aspek oleh orang-orang tertentu. Buku ini membahas  mengengenai sistem penguasaan tanah bahwa pada saat itu menggunakan sistem penguasaan tanah yang bersifat feodalisme dimana tanah merupakan milik raja atau bangsawan.

Dalam buku I dijelaskan beberapa pola penguasaan tanah yang terjadi di pedesaan. Pola-pola yang ada dapat menjadikan perubahan pranata sosial dalam masyarakat. lokasi penelitian yang dipilih adalah  Jawa dengan pertimbangan antara lain bahwa penguasaan tanah-tanah di Jawa selama ini merupakan fenomena ekonomi-sosial, yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

2.      BUKU II

A.    Identitas Buku II

Judul Buku : Pola Penguasaan, Pemilikan,dan Penggunan Tanah Secara Tradisional Kalimantan Barat

Penulis : Y.C.Thambun Anyang,SH. 

Penerbit : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 

Kota terbit : Jakarta

Dicetak tahun : 1989

Jumlah halaman : 96

B.     Isi Buku

Membahas mengenai dari hubungan yang erat dan bersifat religio magis yang menyebabkan persekutuan dan warganya memperoleh hak untuk menguasai memiliki dan menggunakan tanah secara tradisonal. Buku II juga membahas sejarah tentang tanah dimana pada masa sebelum penjajahan tanah dikuasai oleh masyarakat persekutuan adat setempat yang meliputi tanah-tanah pertanian dan hutan.  Dalam buku II juga dibahas pola penguasaan tanah dimana kedudukan pemilik tanah adalah perseorangan yang dibatasi oleh hak ulayat serta fungsi sosial tanah. Sejak pertama kali mengerjakan tanah hubungan perseorangan harus bersifat terang. Terang di sini memiliki arti yaitu sepengetahuan dan seizin kepala kampug atau kepala adat dan telah memberikan tanda-tanda yang dapat dimengerti oleh seluruh warga masyarakat setempat. Selain itu buku II juga berisi tentang pola penggunaan tanah yaitu tanah yang terletak dalam wilayah suatu kampung atau yang termasuk wilayah persekutuan suku Daya Linuh, prinsipnya hanya boleh diguanakan oleh warga kampung setempat atau persekutuan adat tersebut. Tanah yang berada dalam penguasaan perseorangan dan tanah yang dikuasai komunal tetap berada dibawah pengawasan kepala persekutuan adat agar ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warganya terpelihara atau terjamin.

3.      BUKU III

A.    Identitas Buku III

Judul                       ː Pola Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Tanah Secara    Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penulis                    ː Drs. Gatut Murniatmo, Murianto Wiwoho, SH, Poliman, dan            Suhatno,BA

Penerbit                    ː Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Halaman      ː 208 halaman

B.     Isi Buku :

Buku III berisi tentang penelitian penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah secara tradisional di daerah Yogyakarta. Dalam buku III dijelaskan bagaimana pola penguasaan, pemilikan, dan pengunaan tanah dari masa sebelum penjajah, masa belanda masa jepang dan masa kemerdekaan. Pada buku III Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur oleh pranata-pranata hukum adat dan pranata lain yang bersumber pada aturan-aturan atau pranata dari kerajaan (Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alanian) yang memiliki pengaruh.

PERBANDINGAN DARI DUA BUKU YANG BERBEDA

Berdasarkan resensi pada identitas buku I buku II, dan buku III dapat dibandingkan bahwa ketiga buku tersebut memilki perbedaan dan persamaan. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan dari ketiga buku tersebut adalah sebagai berikut;

Persamaan :

 a). Buku I, II, dan III membahas pola penguasaan tanah dan kepemilikan tanah 

 b). Buku II, dan III membahas pola penguasaan dan pemilikan tanah dari masa sebelum penjajah, masa belanda, masa jepang, dan dan masa kemerdekaan.

 c). Buku I dan III  kepemilikan tanah berorientasi kepada kekuasaan raja.

Perbedaan : 

a). Buku I  membahas pola penguasaan tanah di Jawa, Buku II membahas pola penguasaan tanah di Kalimantan Barat dan Buku III membahas pola penguasaan tanah di DIY.

b). Buku I sistem penguasaan tanah yang bersifat feodalisme dimana tanah merupakan milik raja atau bangsawan. Buku II pola penguasaan tanah dimana kedudukan pemilik tanah adalah perseorangan yang dibatasi oleh hak ulayat serta fungsi sosial tanah.

c). Buku I membahas mengenai pertanahan khusus pertanian, Buku II membahas mengenai pertanahan meliputi pertanian dan hutan

Kesimpulan :

Tanah merupakan suatu hal yang penting dan berguna bagi kehidapan, dan persoalan atas  tanah tidak akan ada habisnya. Pola ataupun proses penguasaan tanah di setiap daerah adalah berberda-beda. Kepemilikan  tanah juga merupakan hal yang penting dalam hal pertanahan karena kepemilikan tanah bukan hanya sekedar sebagai syarat administratif atau bukti formil melainkan digunakan sebagai jaminan kepastian hukum.

Resensi Buku Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan reformasi Agraria)

Resensi Buku Hukum Pertanahan

(Pengaturan, Problematika dan reformasi Agraria)

Judul                           : Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan reformasi Agraria)

Penulis                         : Ahmad Setiawan, S.H., M.H

Penerbit                       : LaksBang Justitia

Tempat Terbit              : Yogyakarta

Tahun Terbit                : September, 2019

Cetakan                       : I

Ukuran                        : 230 x 160 mm

Jumlah Halaman          :  V, 257 hlm

ISBN                           : 978-623-91615-0-7

Harga                          : -

Waktu Resensi            : 20 Maret 2020

Resensi Oleh               : Rima Riski Nur Laila (180110301008)

Hasil Resensi :

Buku dengan judul Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria) yang ditulis oleh Ahmad Setiawan, S.H., M.H menguak tentang hukum dalam pertahanan mengenai pengaturan, problematika dan reformasi agraria. Pada buku bagian pengaturan membahas mengenai pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, hak menguasai negara ata tanah, serta fungsi sosial atas tanah. Pada bagian problematika pertahan di jelaskan khususnya pada sengketa pertanahan dan bagaimana cara atau upaya untuk penyelesaiannya. Di bagian akhir buku yang di tulis Ahmad Setiawan, S.H., M.H membahas mengenai reformasi agraria, kekosongan hukum di bidang pertanahan yang menjadikan perlunya dilakukan reformasi serta tujuan dari reformasi agraria adalah untuk menjamin hukum.

Tanah merupakan harta yang sangat berharga, dan masalah ataupun persoalan tanah di dunia tidak akan pernah ada habisnya. Dimana tanah sendiri memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia untuk menjamin kehidupan serta kemakmuran. Tanah juga memiliki fungsi ganda yaitu tanah sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan sebagai sumber kehidupan. Sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Tanah bersifat permanen yaitu tidak dapat berubah naik,turun,atau menghilang lenyap dengan mudah seperti property lainnya sehingga dapat dicatat atau direkam sampai kapanpun.

Tanah harus mempunyai kedudukan yang sangat viral dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan karena dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat proses pemetaan tanah dan pencatatan subyek dan obyek tanah sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat guna memperoleh kepastian hukum yaitu memperoleh perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sedangkan pentingnya pendaftaran tanah bagi pemerintah diantaranya adalah informasi kepada pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Adapun dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Setiap hak mempunyai fungsi sosial dalam arti bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan masyarakat  sehingga dalam konsep fungsi sosial tidak ada hak subyektif, namun yang ada hanya fungsi sosial. Hak milik yang memiliki fungsi sosial sebelumnya mendasarkan atas individu. Oleh karena itu penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik maupun bagi masyarakat dan negara.

Masalah pertanahan adalah masalah yang sangat rumit, seperti sengketa pertanahan ataupun kasus pertanahan. Menurut peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. III tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan,permasalahan atau kasus pertanahan Ada tiga kelompok kasus pertanahan yaitu sengketa pertanahan , konflik pertanahan, dan perkara pertanahan yang membutuhkan penanganan atau penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan nasional.

Adapun upaya untuk penyelesaian tanah seperti memlalui jalan arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dengan jalan konsiliasi dan meditasi yaitu intervensi dari perantara yang terampil dan tidak memihak untuk memfasilitasi penyelesaian negoisasi yang dapat  diterima bersama tentang isu-isu yang merupakan substansi perselisihan antar para pihak.

Selanjutnya pada bagian akhir buku yang ditulis oleh Ahmad Setiawan, S.H., M.H dengan judul Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria) memaparkan tentang reformasi agraria. Reformasi Agraria ialah suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan kepemilikan,penguasaan,dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah) untuk kepentingan rakyat kecil seperti petani, buruh tani, tunawisma, dan lain-lainnya secara menyeluruh dan komperhensif (lengkap).

Adapun kekurangan dan kelebihan dalam buku yaitu, Kelebihan dari buku yang ditulis Ahmad Setiawan, S.H., M.H adalah  mampu memaparkan secara sederhana mengenai pengaturan hukum tentang pertanahan, problematika dalam pertanahan serta cara penyelesainnya. Sedangakan kekurangan yang terdapat dalam buku adalah masih banyak tulisan yang salah ketik (typo).

Sejarah Agraria Dunia: Reformasi Agraria Dunia

  Nama : Rima Riski Nur Laila

  NIM : 180110301008

SEJARAH AGRARIA

 Pengertian Agraria

Pada dasarnya Agraria secara umum berarti tanah atau  pertanahan yang dalam Bahasa Yunani berasal dari kata Agree yang berarti tanah, sebidang tanah atau agrarius  yang memiliki arti persawahan, perladangan, pertanian. Sedangakan dalam Bahasa Inggris adalah agrarian merupakan tanah yang dihubungkan dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan pertanian.

Secara khusus agraria mengandung arti tanah yang dapat dikembangkan secara luas dan dapat terlihat dipermukaan serta segala hal yang terkandung di dalam atau di atasnya baik air mauapun udara.

Dalam lingkup luas agararia merupakan segala sesuatu yang mencakup berbagai hal seperti, bumi, angkasa, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Agraria memiliki hubungan dengan geografi karena di dalamnya juga membahas tata ruang dan letak.

 Adapun UU No 24 tahun 1992 yang berisi tentang Penataan Ruang : Bahwa ruang sebagai wadah yang meliputi daratan, lautan dan udara sebagai kesatuan wilayah, tempat, dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Permasalahan tata ruang  merupakan satu turunan dari induknya agrarian yang menyangkut hak milik.

Sejarah agararia merupakan hal yang menarik untuk digali karena permasalahan tentang agraria tidak akan ada habisnya karena tanah sendiri merupakan sumber kehidupan untuk mecukupi kebutuhan manusia.  Tanah merupakan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, sebab tanah sifatnya dapat diturunkan atau diwariskan kepada anak dan cucu.

Di setiap negara memiliki proses sendiri untuk melakukan reformasi agraria, untuk itu perlu diketahui bagaimana sejarah agraria terjadi di dunia. Bagaimana penguasaan tanah di dunia ?

Di Negara Yunani Kuno ada suatu  proses pembagian tanah yang disebut (reditribusi) yang merupakan pengulangan  pembagian tanah, sebab petani di Yunani Kuno mempunyai hutang dan mereka memebebaskan diri dari status budak pertanian. Tanah sangat berkaitan pada sumber daya manusia karena pada dasarnya tanah harus diolah oleh manusia.

Romawi Kuno, negara ini melakukan pembrontakan dengan mengangkat rakyat kecil dengan cara mereditribusi tanah-tanah milik umum  dan melakukan penetapan batas maksimal yang harus diserahkan pada negara yang kemudian akan dibagikan.

Inggris, menetaptkan pemberlakuan enclousure movement dimana itu merupakan proses hukum yang terjadi di Inggris untuk mensolidasikan kepemilikan tanah kecil menjadi pertanian yang lebih besar. Inggris yang bersifat feodal yang seharusnya tanah menjadi milik bangsawan atau tuan tanah sebab terjadinya kebutuhan pasar yang sangat luas tentang peternakan menjadikan terjadinya pemberlakuan tanah yang kecil menjadi luas. Sehingga mengalihkan usaha-usaha pertanian menjadi peternakan.

Perancis, menggunakan kekuasaan yang bersifat absolut dengan sistem penguasaan tanah feodal yang dihancurkan. Rakyat Inggris ingin tanahnya dibagi-bagikan ke petani sehingga budak terbebasakan.

Rusia, proses terjadi reformasi agraria ada dua fase. Pertama pada masa kekaisaran yaitu pada tahun 1900-1911 para petani dibebaskan dari komune-komune. Selanjutnya pada fase kedua terjadi pada tahun 1917 yang pada saat itu komunis tanah dikuasai oleh negara dan tanah pribadi sudah tidak ada alias sudah dihapus. Tidak diperbolehkannya penguasaan tanah seperti, tanah diewakan dan digadekan.

Indonesia mempunyai cara sendiri untuk melakukan reformasi agraria. Semua sesuai dengan budaya masing-masing. Di indonesia tanah disewakan tapi menggunakan sistem tebas. Agraria merupakan sumber penghidupan namun di samping itu besarnya faktor manusia dan tanah dapat menimbulkan konflik. Tanah merupakan persoalan yang tidak akan  ada habisnya. Pada masyarakat luas tanah merupakan sumber dari segala makanan sehingga menjadikan perebutan tanah menjadi suatu hal yang penting dan berarti.

Adapun sebab terjadinya konflik agraria diantaranya adalah:

1.     -   Adanya tangan-tangan dan kekuatan yang ingin menguasai sumber alam Indonesia.

2.   - Historical trauma, dimana berdiam tanpa perlawanan sehingga rakyat mudah dibelokkan dari isu agrarian  ke isu SARA.

Tanah merupakan suatu hal yang sangat berguna dan penting bagi kehidupan manusia, namun tanah juga menjadi sumber konflik. Tanah harus terus diolah dan jika tidak diolah tanah akan rusak sehingga manusia kebingungan dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memakmurkan kehidupan.